Breaking News
22:40
Advertisement

UMP Sumut 2027 Naik Jadi Rp3,41 Juta, Bobby Nasution Tetapkan Kenaikan 5,61 Persen

Inbound2822707756779038945
Bagikan
Lihat Tersimpan

TREN7NEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,61 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebelumnya sebesar Rp3.228.949.

Penetapan UMP 2027 ini merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta aspirasi dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Bobby Nasution mengatakan, penetapan upah minimum tersebut telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pembahasan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, hingga perwakilan serikat-serikat.

Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000. Kenaikan tersebut dihitung menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen, ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.

Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase kenaikan UMP Sumut 2027 sebesar 5,61 persen.

“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Bobby Nasution, Jumat (20/11/2026), di Medan.

Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Usulkan UMK 2027

Selain menetapkan UMP tingkat provinsi, Bobby Nasution juga meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

Ia menegaskan, penyusunan rekomendasi tersebut harus mengacu pada UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan serta berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Bobby meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

“Rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2027 agar disampaikan paling lambat tanggal 25 November 2026,” demikian arahan Gubernur Sumut.

Berpedoman pada Regulasi Pengupahan

Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, penetapan tersebut juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Dengan ditetapkannya UMP Sumut 2027, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya diminta menindaklanjuti proses penetapan UMK dan UMSK sesuai ketentuan yang berlaku.***

(DISKOMINFO SUMUT)

Penulis

admin@tren7news

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi Kami