TREN7NEWS.COM– Kabar baik bagi para pekerja di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik 7,1 persen atau sebesar Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026).
Pramono menyampaikan, kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.
Sebagai perbandingan, UMP Jakarta tahun 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp407.065 pada tahun mendatang.
Pembahasan Rampung Lebih Cepat
Pramono menjelaskan, proses pembahasan penetapan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski sempat diwarnai pembahasan berbagai kepentingan, pemerintah daerah akhirnya berhasil mencapai kesepakatan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, yakni 21 November 2026.
“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok,” tuturnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak, baik perwakilan pekerja maupun pengusaha, sehingga keputusan kenaikan upah dapat diselesaikan melalui pembahasan bersama.
Kesejahteraan Buruh dan Keberlangsungan Usaha
Menurut Pramono, penetapan UMP 2027 tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar tetap dapat beroperasi dan berkembang.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha, sehingga kebijakan pengupahan dapat berjalan secara adil dan berimbang.
Dengan ditetapkannya UMP sebesar Rp6.136.941, angka tersebut akan menjadi acuan upah minimum bagi pekerja di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2027.
Kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan perekonomian Jakarta tetap kondusif.***








Tinggalkan Balasan