TREN7NEWS.COM|Jakarta: Pada hari Jumat, 6 Februari 2026, Polri mengadakan pertemuan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meningkatkan ketahanan pangan di tanah air melalui sistem pertanian jagung untuk pakan ternak. Inisiatif penting ini bertujuan untuk memantau proses produksi jagung dari hulu sampai hilir, sekaligus menjamin kesejahteraan petani yang dibina oleh Polri di berbagai wilayah di Indonesia.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini diikuti oleh semua kelompok tugas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, di bawah pimpinan Karobinkar SSDM Polri selaku wakil posko gugus tugas ketahanan pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
"Kami melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil kinerja dari tahun lalu. Indonesia berhasil tanpa melakukan impor jagung untuk pakan ternak di tahun 2025, sehingga pertemuan ini kami lakukan untuk konsolidasi dan kerjasama dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk tahun 2026," ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berfungsi sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi masalah permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri mempermudah akses kelompok tani ke lembaga perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu contoh nyata dari hal ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani mendapatkan pinjaman modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan pertanian jagung.
Danang Andi Wijanarko, yang menjabat sebagai senior vice president BRI, dalam pemaparannya mewakili Himbara mengungkapkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon sebesar 180 triliun rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk dalam ekosistem pertanian Jagung.
Tidak hanya terkait dengan masalah modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga kestabilan harga. Polri memastikan bahwa hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga yang rendah. Sebagai solusinya, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.
Kegiatan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada surat dinas internal nomor SDI-217/DU000/PD. 02. 01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 mengenai pengadaan Jagung, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6. 400 rupiah per kilogram.
"Prioritas kami adalah memastikan bahwa harga jagung di tingkat petani minimal sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa daerah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kerjasama ini mendorong pembelian harga yang mendukung petani jagung, yang mencapai Rp6. 400 per kg sesuai standar HPP Bulog," ujar Brigjen Langgeng Purnomo sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Program ini bertujuan untuk mengolah lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani dapat membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui pertemuan koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia. (Red)
