 |
| Kepala BGN Sudaryono berikan penjelasan Duan mantan anggota KPK masuk ke MBG |
TREN7NEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada jabatan strategis.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
Kepala BGN, Sudaryono, dalam keterangan resminya, Jumat (6/11/2026), mengatakan penempatan kedua mantan pejabat KPK tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun sistem pengawasan yang kuat dan berintegritas.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami memperkuat komitmen antikorupsi," ujar Sudaryono.
Dua mantan pejabat KPK yang kini memperkuat BGN adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin.
Mungki Hadipratikno sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Kini, ia dipercaya sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Di BGN, ia menduduki jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
Sudaryono berharap pengalaman keduanya selama bertugas di KPK dapat memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program dengan cakupan besar seperti MBG membutuhkan sistem pengendalian yang kuat. Pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar kecepatan distribusi dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas, ketepatan sasaran, serta efisiensi penggunaan anggaran.
"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga," tegasnya.
BGN juga membuka ruang terhadap berbagai masukan dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG.
Sudaryono menegaskan setiap rekomendasi KPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan sejak awal.
"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan," katanya.
Ia menambahkan, BGN akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga berjalan tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan terbebas dari praktik korupsi.
Dengan demikian, program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas ini dapat terlaksana secara bertanggung jawab dan tetap mendapat kepercayaan publik. (Red)
