TREN7NEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Asahan telah berhasil meraih Peringkat I dalam Kategori Pemerintah Daerah Terinisiatif dalam Penilaian Barang Milik Daerah untuk tahun 2024. Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S. Sos, M. Si, yang mewakili Pemkab Asahan, di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara Medan pada Selasa, 17 Desember 2024.
Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pemkab Asahan terhadap pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara dalam acara Kekayaan Negara Awards 2024 sekaligus Sosialisasi Anti Korupsi, dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju. ” Dalam acara ini, hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Agama Medan, Forkopimda Sumatera Utara, serta kepala daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, pimpinan instansi, dan sejumlah undangan lainnya.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada semua penerima penghargaan yang telah berkontribusi dalam pengelolaan kekayaan negara yang berkualitas. “Membangun budaya dalam menjaga dan memelihara barang milik negara bukanlah hal yang mudah. Kita perlu memberikan perhatian kepada tim teknis dan operasional agar pelaksana pemelihara barang dan penata usaha barang dapat bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, saya berharap semua pimpinan dapat memberikan dukungan kepada seluruh jajaran, sehingga pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan,” ungkap Dodok.
Usai kegiatan, Wakil Bupati Asahan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Saya berharap prestasi ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelaksanaan dan proses lelang atas semua aset negara, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dapat terjaga dengan baik,” kata
Wabup.
