![]() |
| Bupati Terima Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri |
Tren7news.com:Penyelarasan tujuan pembangunan daerah menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan. Dalam acara ini, Pemerintah Kabupaten Asahan juga mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri di Medan ,(22/04/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas sumbangan dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memberikan dukungan finansial kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam rangka penanganan dan pemulihan setelah bencana alam di tahun 2026. Piagam penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S. Sos. , M. Si, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Bapperida dan anggotanya, serta Kepala OPD yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Asahan menekankan bahwa penghargaan itu mencerminkan penghargaan atas kepedulian dan solidaritas daerah dalam menolong masyarakat yang terkena dampak bencana. Ia menambahkan bahwa bantuan yang diberikan adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kerja sama, dan memperkuat kolaborasi antar daerah.
Dalam pidatonya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan bahwa fokus pembangunan tahun 2027 akan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan produktivitas daerah, penguatan investasi, pengembangan industri berdasarkan potensi daerah, peningkatan daya saing, serta pemulihan pascabencana. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama dari seluruh daerah untuk mendukung kemajuan Sumatera Utara secara merata dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan agar setiap usulan program prioritas pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang benar-benar berasal dari kebutuhan nyata kabupaten/kota dan menjadi prioritas daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Ia menyatakan bahwa perencanaan pembangunan seharusnya bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang penting, termasuk peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan sektor strategis lainnya, agar alokasi anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga. (Red)
