 |
| Wakil Ketua (KPAD) Kabupaten Asahan tinjau anak yang diduga keracunan MBG |
TREN7NEWS.COM |ASAHAN – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa dan siswi MTsN 2 Kisaran setelah mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/09/2026).
Dalam kejadian tersebut, sebanyak 13 siswa dan siswi dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis di IGD RSUD HAMS Kisaran.
Wakil Ketua KPAD Kabupaten Asahan, Sabar Mulia Panjaitan, SH, menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pelaksanaan MBG.
“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian ini. Keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut pemenuhan kebutuhan anak,” tegas Sabar.
KPAD Asahan juga mengapresiasi langkah cepat pihak sekolah dan tenaga medis yang telah memberikan pertolongan kepada para siswa yang mengalami keluhan kesehatan.
Namun demikian, KPAD meminta agar kejadian tersebut segera ditelusuri secara menyeluruh dan objektif untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
Menurut Sabar, pemeriksaan tidak hanya perlu dilakukan terhadap makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pengolahan, pengemasan, distribusi hingga kondisi lingkungan tempat makanan dikonsumsi.
“Kami meminta agar kejadian ini segera ditelusuri secara menyeluruh dan objektif, termasuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan siswi MTsN 2 Kisaran,” ujarnya.
KPAD juga meminta kondisi seluruh siswa yang terdampak terus dipantau hingga benar-benar dinyatakan pulih oleh tenaga medis. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya dampak kesehatan lanjutan.
Lebih lanjut, KPAD Asahan menekankan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, higienitas, kualitas bahan makanan serta prosedur pengolahan dan distribusi yang ketat.
“Jangan sampai tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka,” kata Sabar.
KPAD Asahan turut mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan MBG, terutama pada aspek pengawasan dan jaminan keamanan makanan sebelum dikonsumsi oleh anak-anak.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, KPAD berharap tindakan tegas dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi menyeluruh juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“KPAD Asahan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Menurut KPAD, anak-anak memang harus mendapatkan makanan yang bergizi, namun keamanan makanan menjadi hal yang tidak kalah penting.
“Anak-anak harus mendapatkan makanan yang bergizi, tetapi yang tidak kalah penting adalah makanan tersebut harus aman untuk dikonsumsi.” {SL/Red}
