Tren7news.com|Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa pembangunan rumah di wilayah pesisir harus mengadopsi konsep bebas dari banjir rob.
Pada tanggal 30 April 2025, Fahri memastikan bahwa program satu juta rumah di pesisir termasuk dalam inisiatif tiga juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, program perumahan di kawasan pesisir belum memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Dalam Undang-Undang tidak terdapat konsep untuk rumah pesisir,” ungkap Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa, 29 April 2025.
Fahri menjelaskan bahwa pembangunan rumah di pesisir hendaknya menggunakan konsep yang memungkinkan rumah tetap aman meskipun terjadi banjir rob. Dengan demikian, bagian bawah rumah tidak boleh dibangun, sehingga ruang tersebut tetap dapat dimanfaatkan, bahkan saat air surut. Misalnya, ruang tersebut dapat digunakan untuk perbaikan mesin kapal atau kegiatan menganyam alat tangkap.
"Jika ombak atau gelombang datang, bagian atas rumah tetap aman," jelas Fahri. Ia menegaskan bahwa konsep ini belum ada dan perlu segera diatur dalam regulasi yang baru.
Walaupun belum ada regulasi resmi, Fahri menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan contoh melalui program pembangunan 200 unit rumah apung di Muara Angke, yang terletak di pesisir utara Jakarta.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga telah menyerahkan 30 unit rumah di kawasan nelayan pada tanggal 17 April 2025. Proyek ini adalah hasil kolaborasi antara PT PAL Indonesia, Universitas Pertahanan (Unhan), dan PT Panca Karya Unggul Abadi, yang dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Presiden Direktur PT Harum Energy, Laurence Barki, mengungkapkan bahwa dana CSR yang dialokasikan untuk pembangunan 30 rumah panggung mencapai Rp 4,5 miliar. "Biaya pembangunan setiap unit rumah sebesar Rp 150 juta, sehingga total dana CSR yang diserahkan oleh PT Harum Energy/PT Santan Batubara adalah Rp 4,5 miliar, ditambah Rp 300 juta untuk bantuan ambulans,” katanya. (Red)
