 |
| Bupati Asahan dorong tambah kuota IPDN |
KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menambah kuota penerimaan calon praja dari Kabupaten Asahan. Permintaan ini disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN yang berkolaborasi dengan Anggota Komisi II DPR RI di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Anatomi Komunikasi Dewan: Mengembalikan Makna Substantif Wakil Rakyat dalam Demokrasi Perwakilan” ini dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPRD, Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN, serta jajaran Forkopimda dan OPD setempat.
IPDN sebagai Cetak Biru Birokrat Profesional
Dalam sambutannya, Bupati Taufik menekankan pentingnya pendidikan kedinasan bagi pembentukan karakter birokrat yang integritas dan kompeten. Ia menilai IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki mentalitas pengabdian dan kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik.
"IPDN bukan sekadar sekolah, melainkan tempat penempaan karakter. Anak-anak kita dididik untuk menata kelola pemerintahan dan mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap ada perhatian khusus berupa penambahan kuota agar lebih banyak putra-putri Asahan yang dapat menempuh pendidikan di sana," ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Dekan IPDN dan Anggota Komisi II DPR RI, yang dianggap sebagai momentum berharga bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi transparan mengenai mekanisme seleksi dan peluang masuk ke sekolah kedinasan tersebut.
Dukungan Penuh dari Legislatif Pusat
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi Pemkab Asahan. Menurutnya, mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dan kompleks membutuhkan birokrasi yang efisien dan SDM yang berkualitas.
"Untuk mengelola NKRI bukanlah hal yang mudah. Diperlukan tata kelola yang baik agar roda pemerintahan berjalan efektif. IPDN hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mencetak generasi muda yang memiliki kapabilitas tata kelola pemerintahan. Saya turut meminta kepada pihak IPDN untuk mempertimbangkan penambahan kuota bagi anak-anak Asahan," tegas Doli.
Doli juga memuji kolaborasi antara IPDN, DPR RI, dan Pemerintah Daerah dalam menggelar sosialisasi ini. Langkah tersebut dinilai sangat efektif dalam membuka ruang komunikasi dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai jalur karier di instansi pemerintah.
Komitmen Bersama Majukan Daerah
Melalui forum ini, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan kedinasan, dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Dengan bertambahnya jumlah lulusan IPDN asal Asahan, diharapkan pelayanan publik dan inovasi pemerintahan di tingkat lokal dapat semakin meningkat demi mewujudkan visi Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat antara Bupati Asahan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah.(SL)
